Kamis, Januari 20, 2022

Pemerintah Diminta Tak Perpanjang Izin PT. KPC Sebelum Lunasi Denda DMO 7.2 Triliun

Jakarta,tuntas.id –¬†Geliat permintaan untuk perpanjangan izin PT. Kaltim Prima Coal (KPC) ditengah kekurangan pasokan batubara dalam negeri yang tidak kunjung dipenuhinya mendapatkan sorotan dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba. Berdasarkan data geoportal kementerian ESDM RI bahwa Izin Produsen batubara terbesar ini dengan nomor : 217.K/30/DJB/2018 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 lalu.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Ketua Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba, Muhamad Ikram Pelesa meminta pemerintah untuk menolak perpanjangan sebelum membayar denda kekurangan Domestic Market Obligation (DMO). Sebab, ketidakpatuhan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) selaku emiten batubara dalam pemenuhan kuota DMO dalam negeri telah memberikan dampak yang luar biasa, utamanya dalam hal kerugian negera. Sehingga dalam proses perpanjangan Izin, pihaknya menyarankan pemerintah terlebih dahulu menagih kekurangan DMO senilai 7,2 Triliun kepada perusahaan tersebut

“Ketidakpatuhan PT. KPC dalam pemenuhan kuota DMO dalam negeri telah memberikan dampak yang luar biasa, utamanya dalam hal kerugian negera. Untuk itu dalam proses perpanjangan Izin, pemerintah mesti memastikan denda DMO senilai 7,2 Triliun telah dibayarkan perusahaan tersebut”, Pungkasnya, Senin (10/1/2021).

Ia menguraikan bahwa berdasarkan data PLN, emiten batubara tersebut tidak memenuhi pasokan batubara dalam negeri disektor ketenagalistrikan, dimana volume DMO yang seharusnya dipenuhi adalah sebesar 14,45 juta ton tetapi yang baru dipenuhi adalah 8,8 juta ton, artinya negara harus menutupi kekurangan pasokan PT. KPC sebesar 5,65 juta ton, apabila dikonversikan dengan harga batubara acuan dan Kurs Dolar perhari ini mengakibatkan kerugian sebesar 7,2 Triliun

“Kuota DMO yang diberikan pemerintah sebesar 14,45 juta ton tetapi dipenuhi hanya 8,8 juta ton, artinya negara harus menutupi kekurangan pasokan PT. KPC sebesar 5,65 juta ton dengan cara Impor batubara, Nilai kekurangan itu apabila dikonversikan dengan harga batubara acuan dan Kurs Dolar perhari ini maka jumlahnya sebesar 7,2 Triliun, inilah angka kerugian negara”, Urainya.

Perlu diketahui Target Produksi Batubara PT. KPC tahun 2021 sebesar 85 Juta ton, sementara Pasokan batubara dalam negeri yang Dipenuhi hanya 8,8 Juta Ton. Jika dianalisa, maka terdapat 76,2 Juta ton batubara yang dipastikan dilakukan ekspor keluar negeri. Jika angka tersebut dijumlahkan dengan harga eksport batubara hari ini US$ 159,79 kemudian dikonversi dalam kurs rupiah hari ini maka keuntungan produksi batubara PT. Kaltim Prima Coal mencapai diangka 170 Triliun

“Perusahaan ini Sangat jauh dari Nasionalisme, jika kita melihat pembagian presentase penjualan dalam negeri dan ekspor luar negeri. Total Produksi batubara ditahun 2021 sebesar 85 Juta ton, Namun yang dijual kedalam negeri hanya 8,8 Juta ton. Berarti sisanya 76,2 Juta ton itu di Ekspor dong, kalau dikonversi maka nilai ekspornya sebesar 170 Trilun. Kok keuntungan segini malah tidak mau bayar denda DMO ?”, bebernya

Ia berharap pemerintah mesti berhati-hati dalam memutuskan status perizinan PT. KPC. Sebab, jika merujuk pada putusan uji materil Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) maka perpanjangan tidak bisa diberikan secara langsung.

“Kali ini Pola perpanjangan yang digunakan pemerintah mesti merujuk pada Pasal 75 UU Minerba, dimana BUMN dan BUMD mendapatkan prioritas untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sementara itu, swasta untuk memperoleh IUPK melalui skema lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) maka jalur ini yang mesti dikuti pemerintah jika ingin memperpanjang Izin PT. KPC, namun sebelum itu perusahaan tersebut harus melinasi denda kekurangan DMOnya” Harap Ikram

Pihaknya menyayangkan realisasi penyerapan DMO batubara dari pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sampai Oktober 2021 hanya sebesar 41,77 juta ton dari kewajiban alokasi DMO sebesar 66,06 juta ton, artinya negara kekurangan pasokan batubara dalam negeri pada sektor ketenagalistrikan sebesar 24,29 Juta Ton

“Para emiten batubara dengan Jenis kontrak PKP2B sampai pada oktober kemarin tidak memenuhi pasokan batubara dalam negeri di mana kewajiban volume DMO seharusnya 66 juta MT, namun realisasinya hanya sebesar 41,7 juta MT, negara mengalami kekurangan pasokan batubara dalam negeri sebesar 24,29 Juta Ton, selisih inilah yang mesti ditanggung oleh negara” ujarnya.

Dari kekurang pasokan batubara yang dialami pemerintah, Pihaknya lalu mencoba menghitung kerugian negara melalui Harga Batu Bara Acuan (HBA) bulan Desember 2021 sebesar US$ 159,79 per ton, untuk menghitung kerugian negara maka harga ekspor batubara pada update terakhir dikurangi harga listrik umum US$70 per ton menjadi US$89,79. Jumlah itu kemudian dikalikan dengan volume kekurangan pasokan sesuai kontrak.

“Harga Batu Bara Acuan (HBA) bulan Desember 2021 sebesar US$ 159,79 per ton untuk menghitung kerugian negara maka harga ekspor batubara pada update terakhir dikurangi harga listrik umum US$70 per ton menjadi US$89,79 jika dikonversi dalam kurs rupiah menjadi 14.382 Jumlah ini kemudian dikalikan dengan volume kekurangan pasokan sesuai kontrak sebesar 24.290.000 ton, maka kekurangan DMO yang ditimbulkan senilai 31.3 Triliun, inilah nilai yang dikeluarkan negara untuk menutupi pasukan batubara disektor ketengalistrikan dalam negeri”, Terangnya

Ikram menyampaikan imbas dari kekurangan DMO batubara disektor ketengalistrikan akan berimbas pada naiknya Tarif Dasar Listrik, akibat biaya produksi PLN yang membengkak karena tidak terpenuhinya target pasokan batubara, sehingga langkah yang sangat efisien yang dilakukan oleh PLN adalah menaikan harga listrik komersil, sehingga pihaknya meminta Pemerintah untuk tetap memberlakukan pelarangan ekspor sebelum para emiten melunasi kekurangan DMO

“Pemerintah harus melihat ini dari hulu kebocoran biaya produksi, harus tegas dalam pelarangan ekspor, mesti melihat apakah emiten tersebut telah memenuhi DMO, karena imbasnya pasti jatuh ke masyarakat, bagaimana mungkin rakyat dibebankan untuk menutupi kerugian akibat kekurangan pasokan batubara yang dilakukan oleh para emiten, ini seolah negara dan kita diperbodohi oleh para produsen batubara itu. Untuk itu kami minta Pemerintah untuk tetap memberlakukan pelarangan ekspor sebelum para emiten melunasi kekurangan DMO”, Tutupnya.senin(10/01/22)

laporan tim.

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles