Kamis, Januari 20, 2022

Poros Muda dan PP Jamindo Soroti Dugaan Illegal Mining dan Perambahan Hutan 2 Perusahaan di Konut

Kendari,tuntas.id – Dugaan illegal mining dan perambahan hutan oleh dua perusahaan yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di sorot Lembaga Poros Muda dan PP Jamindo.

Ketua Umum Poros Muda Sultra, Jefri Rembasa saat jumpa pers disalah salah satu warkop ternama di Kota Kendari pada Selasa Malam (28/12/2021) mengatakan, dua perusahaan yakni PT Putra Uloe dan PT Bone Sulawesi Prima terindikasi melakukan dugaan illegal mining dan perambahan hutan.

“Hal itu berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan pada tanggal 27 Desember 2021, dimana di sana ada dua perusahaan yang melakukan dugaan illegal mining, maka dari itu kami melakukan konfrensi pers ini agar publik juga mengetahui,” jelas Jefri Rembasa, di Kota Kendari, Selasa Malam (28/12/2021).

Pihaknya menegaskan bahwa dugaan illegal mining itu bakal dilaporkan dalam waktu dekat ini ke Bareskrim Mabes Polri agar dilakukan penyelidikan terkait dugaan perambahan hutan produksi yang dilakukan oleh dua perusahaan tersebut.

Ditanya, apakah dua perusahan itu memiliki IUP, Jefri menjelaskan hal yang paling kami tidak tau apakah mereka Joint Operasional (JO) atau mereka pemilik IUP. Intinya kedua perusahaan telah melakukan dugaan illegal mining dan perambahan hutan.

“Karena kedua perusahaan tidak terdaftar dan tidak memiliki izin usaha pertambangan dari pemerintah setempat, dan kami sudah memiliki dokumentasinya dengan lengkap serta titik kordinatnya dimana dua perusahaan ini beraktifatas di blok marombo,” sebut Jefri.

Jefri mengaku berdasarkan pantauannya, aktivitas dua perusahaan ini kurang lebih sudah satu minggu atau satu bulan berjalan. Yang jelas, kata dia temuan kami itu ada aktivitas dugaan illegal mining dan perambahan hutan di Blok Marombo Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara.

Tak hanya itu, Jefri juga membeberkan jika diwilayah itu sudah ada tumpukan ore nikel dan alat berat yang terlihat.

“Dari pantauan kami itu ada sekitar 50 sampai 100 hektar lahan yang mereka akan olah. Dan jelas kami akan laporkan hal itu ke Mabes Polri dan DLHK Kementerian,” tegasnya.

Pihaknya juga berharap Bareskrim Mabes Polri turun ke lapangan untuk melihat dan melakukan penyelidikan dan sekaligus menangkap dua direktur utama perusahaan tersebut.

“Kami juga berharap kepada Gakkum KLHK untuk turun kelokasi, kalau perlu kami dampingi,” ucap dia.

Saat di cecer pertanyaan apakah Polda Sultra tidak mengetahui aktivitas dugaan illegal mining kedua perusahaan ini. Jefri katakan dirinya tidak mengetahui sejauh mana, sebab pihaknya sudah tidak percaya lagi dengan kinerja Polda Sultra.

“Pokoknya kami akan langsung melapor ke Mabes Polri. Karena penegakan hukum di wilayah Sultra sudah tidak dapat dipercaya lagi,” imbuhnya.

Presidium PP Jamindo Muh Gilang Anugrah dengan sapaan akrabnya MGA menambahkan, tujuan dilakukannya konfrensi pers ini agar publik mengetahui adanya dugaan illegal mining di Kabupaten Konawe Utara.

“Dengan tegas kami akan meminta aparat untuk menyelidiki dugaan illegal mining dan perambahan hutan yang dilakukan dua perusahaan tersebut, sebab kami menduga mereka tidak terdaftar dan tidak memiliki IUP karena data momi minerba selalu update,” jelasnya.

Kemudian Munurut MGA, dugaan aktivitas kedua perusahaan tersebut telah melanggar :

Pasal 158 UU Minerba

Menyatakan,”setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP,IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), 74 ayat (1) atau ayat (5), dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milliar Rupiah).

Pasal 263 KUHP Ayat (1) Dan (2)

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dipidana dengan penjara paling lama 5(lima) tahun dan didenda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).(1) Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau di peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, di ancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. (2) Di ancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Di pertegas oleh undang-undang kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (IPPKH) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Gilang juga mengencam akan melakukan aksi unjuk rasa jika penegakan hukum dan laporannya tidak ditanggapi.

“Kami hanya meminta keadilan ditegakkan karena illegal mining dan perambahan hutan itu dapat merusak lingkungan dan seharusnya tidak boleh ada pembiaran,” tutup MGA.

hingga berita ini ditayangkan pihak kedua perusahaan PT Putra Uloe dan PT Bone Sulawesi Prima belum bisa dikonfirmasi.

Laporan TIM.

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles